Korea Utara melakukan pembelian produk terkait senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, dan misil jarak jauh dengan menghindari sanksi dari dunia internasional sejak akhir tahun 2000-an dengan cara yang sangat teliti, serta mereka sering menggunakan broker di Cina atau kantor perwakilan di luar negeri. 

Sebuah forum pakar masalah Korea Utara di AS, The National Commitee on North Korea-NCNK menyatakan hal tersebut di dalam tesis yang diumumkan oleh dua peneliti, John Park dan John Walsh pada bulan lalu. 

Dua peneliti tersebut menyatakan bahwa perusahaan perdagangan nasional Korea Utara mempekerjakan warga Cina yang memiliki pengetahuan dalam transaksi keuangan, kargo, dll. Selain itu, Korea Utara mencoba memanfaatkan pusat perdagangan di Asia Tenggara termasuk Hongkong sebagai jalur pengambilan produk yang dilarang. 

Di dalam tesis itu juga dikatakan bahwa biaya yang dihabiskan Korea Utara untuk membeli produk yang dilarang semakin meningkat saat sanksi terhadap Korea Utara dijatuhkan, namun rezim Korea Utara mengurangi efek sanksi dunia internasional dengan memanfaatkan broker asal Cina yang sudah berpengalaman. 

Dua peneliti tersebut mengusulkan untuk mendeteksi perusahaan perdagangan nasional Korea Utara yang membeli produk terkait senjata pemusnah massal di Cina, dan memberikan peringatan keras kepada perusahaan swasta Cina yang bertransaksi dengan Korea Utara. 

Ditambahkan, peningkatan pelaksanaan sanksi oleh negara-negara di Asia Tenggara terhadap Korea Utara, serta peningkatan kemampuan pakar khusus PBB, dan peningkatan sarana dalam merespons tindakan Korea Utara yang memanfaatkan kantor perwakilannya di luar negeri sebagai jalur penyelendupan, sangat dibutuhkan.