Pemerintah AS mulai melaksanakan tindakan untuk menutup jaringan perbankan internasional Korea Utara.

Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan (FinCEN) Kementerian Keuangan AS dalam pernyataan pada hari Jumat (4/11/2016) waktu setempat menyatakan pihaknya telah mengeluarkan Undang-Undang tentang penetapan Korut sebagai negara pencuci uang yang mendapat perhatian utama. dan akan segera menerapkannya.

Penentuan negara terduga pencuci uang utama dilaksanakan berdasarkan pasal 311 Undang-undang Patriot sesuai dengan peraturan sanksi terhadap Korut yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Februari lalu, dan bertujuan untuk menutup aliran dana Korut. 

Setelah mengumumkan niatnya untuk menetapkan Korut sebagai negara pencuci uang yang mendapat perhatian utama pada bulan Juni, AS menjalankan proses terkait dan akhirnya mulai hari Jumat (4/11/2016) melaksanakanya secara hukum. Korut baru pertama kali ditetapkan sebagai negara pencuci uang utama oleh AS.

Dengan ditetapkan sebagai negara pencuci uang utama, Korut tidak dapat melakukan transaksi dengan AS maupun bank-bank di negara ke-3. Menurut Kementerian Keuangan AS, jika negara ke-3 diketahui bertransaksi dengan Korut, maka negara itu tidak dapat melakukan transaksi dengan AS.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efek sanksi yang setara dengan boikot sekunder yang diarahkan ke negara ke-3, khususnya Cina. 

Tindakan AS ini diperkirakan memiliki efek yang lebih besar daripada sanksi keuangan pada tahun 2005 terkait rekening Pyongyang di Banco Delta Asia (BDA), Makao.

AS pernah menetapkan 4 negara sebagai negara pencuci uang utama, yakni Iran, Ukraina, Myanmar, dan Nauru, namun hanya Myanmar dan Iran yang masih ada di dalam daftar dan kini ditambah Korut.