Pemerintah Korea Selata mulai menaruh perhatian pada kantor-kantor polisi rahasia China, setelah adanya klaim bahwa Beijing mengoperasikan badan serupa di luar negeri untuk menggerebek tokoh-tokoh yang membangkang. 

Berbagai badan pemerintah termasuk kepolisian, militer, dan Kementerian Luar Negeri telah memobilisasi penyelidikan keberadaan unit kepolisian rahasia China tersebut.

Jika dugaan tersebut benar, maka kemungkinan akan mengakibatkan dampak serius pada hubungan bilateral sebagaimana hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan gangguan terhadap sistem peradilan Korea Selatan.

Pada September lalu, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Spanyol, Safeguard Defenders, mengungkapkan bahwa Beijing mengoperasikan 54 kantor polisi di 21 negara, terutama di Eropa. Pada Oktober, pihaknya kemudian mengungkap keberadaan 48 kantor polisi tambahan di 53 negara, termasuk Korea Selatan.

Kantor-kantor polisi rahasia tersebut dilaporkan mengumpulkan intelijen sembari memonitor dan merepatriasi tokoh-tokoh anti-pemerintah dari pengasingan. Mereka secara resmi disebut "110 kantor polisi luar negeri", diambil dari panggilan darurat 110 Kantor Polisi China.

Beijing mengatakan bahwa kantor-kantor polisi tersebut menyediakan layanan seperti pembaruan izin mengemudi dan registrasi perumahan lokal, sesuai dengan hukum internasional, setelah adanya penutupan kantor misi diplomatik China di berbagai negara selama pandemi COVID-19.

Namun demikian, Safeguard Defenders mengatakan bahwa China mulai membuka kantor-kantor polisi rahasia tersebut bahkan sebelum pandemi.

Jepang telah mengonfirmasi operasi kantor polisi rahasia serupa di dua kota, termasuk di Tokyo, sementara Kanada dilaporkan telah menemukan tiga kantor polisi tersebut di wilayah Toronto. Pada bulan lalu, Belanda menutup dua kantor polisi ilegal China di negaranya.