Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik menyatakan pada hari Selasa (30/01) bahwa Korea Selatan menempati urutan puncak dalam evaluasi pemerintah digital 2023 yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

OECD mengevaluasi pemerintah digital untuk mengukur standar transisi digital di bidang publik dan pemerintah negara anggota OECD untuk pertama kali pada tahun 2019 lalu. Dimana kali ini OECD mengumumkan hasil evaluasi kedua dalam periode empat tahun. 

Sebelumnya Korea Selatan pernah menempati urutan puncak pada tahun 2019 lalu, dan kali ini pun kembali menduduki urutan yang sama secara berturut-turut. 

OECD mengevaluasi enam bidang, yang meliputi pemerintahan digital, berbasis data, platform, terbuka, pemerintahan yang didominasi oleh warga, hingga pemerintahan proaktif.

Sebagai hasilnya, Korea Selatan memperoleh 0,935 poin dari segi pemerintahan digital dengan naik 0,193 poin dibandingkan hasil tahun 2019 lalu. 

Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah kebijakan untuk mewujudkan pemerintah platform digital melalui perencanaan layanan pemerintah berbasis digital.