Pemerintah Lee Jae Myung telah memaparkan kepada publik visi nasional, tujuan pemerintahan, serta lebih dari 120 rincian agenda kebijakan nasional yang akan menjadi panduan penyelenggaraan negara selama lima tahun ke depan.

Komite Perencanaan Kebijakan Nasional di bawah Kantor Kepresidenan pada Jumat (13/8) menggelar Rapat Laporan kepada Rakyat, dan memaparkan rancangan 'Rencana Kerja Pemerintahan Lima Tahun' Presiden Lee Jae Myung.

Visi nasional yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan baru adalah “Negara Milik Rakyat, Korea Selatan yang Bahagia Bersama.”

Visi itu kemudian diturunkan menjadi tiga misi diantaranya, lima tujuan strategis, 123 agenda kebijakan, serta rencana dukungan anggaran dan langkah legislasi untuk menunjang pelaksanaannya.

Sementara, tiga prinsip utama pemerintahan berfokus pada sikap mendengar dan menyatukan, menjunjung keadilan dan kepercayaan, serta mengedepankan kepraktisan dan hasil.

Pemerintah juga memiliki lima tujuan strategis yang mencakup politik yang mempersatukan rakyat, perekonomian inovatif yang memimpin dunia, pertumbuhan seimbang untuk kesejahteraan warga, masyarakat dengan fondasi yang kuat, serta diplomasi dan keamanan yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Untuk mencapai lima tujuan strategis tersebut, telah ditetapkan 23 strategi pelaksanaan dan 123 agenda kebijakan, yang disusun berdasarkan janji kampanye.

Sebagai agenda kebijakan pertama untuk mewujudkan “politik yang mempersatukan rakyat,” Komite Perencanaan Kebijakan Nasional menyatakan akan mendorong amandemen konstitusi guna membangun sistem ketatanegaraan baru yang mencerminkan semangat kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Komite tersebut telah menyediakan rencana investasi fiskal tambahan sebesar 210 triliun won selama lima tahun ke depan di luar anggaran tahun 2025 untuk melaksanakan agenda-agenda utama pemerintahan. 

Sebanyak 123 agenda kebijakan nasional yang diumumkan Komite Perencanaan Kebijakan Nasional hari Rabu ini dan akan melalui proses peninjauan pemerintah dan sidang kabinet sebelum ditetapkan secara final.