Partai Kekuatan Rakyat membentuk Komisi Kebijakan Pemilihan Pusat yang dipimpin oleh Ketua Komite Darurat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon.

Selain Ketua Han Dong-hoon, Komisi Kebijakan Pemilihan Pusat dikelola oleh empat orang ketua bersama, yang mencakup Na Kyung-won, Ahn Cheol-soo, Won Hee-ryong, dan Yoon Jae-ok. 

Menurut PPP, Na Kyung-won, Ahn Cheol-soo, dan Won Hee-ryong masing-masing memenangkan distrik Seoul, Gyeonggido, dan Incheon agar PPP dapat menang di wilayah sekitar ibu kota Seoul. 

Ketua Yoon Jae-ok akan menangani pengoperasian Komisi Kebijakan Pemilihan Pusat dan kantor manajemen pemilu akan dioperasikan mulai hari Rabu (13/03) besok.

Sementara itu, Partai Demokrat Korea (DP) juga membentuk Komisi Kebijakan Pemilihan yang dikelola oleh Lee Jae-myung, Lee Hae-chan, dan Kim Boo-kyum. 

DP menekankan akan melawan pemerintahan Yoon Suk Yeol yang menghancurkan perekonomian masyarakat, demokrasi, dan perdamaian. 

Selain itu, Partai Inovasi Nasional yang berkoalisi dengan DP menyatakan akan mengusulkan 'UU Jaksa Khusus Terhadap Han Dong-hoon' apabila parlemen ke-22 dibuka.