Pemerintah dan partai berkuasa Partai Saenuri -SP membicarakan masalah pasokan listrik dan memprediksi pekan ke-2 bulan Agustus sebagai masa krisis puncak.
Pada saat itu, konsumsi listrik diperkriakan akan melampaui jumlah pasokan listrik, sehingga cadangan listrik akan turun hingga minus 930.000 kW.

Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah merencanakan menyebarluaskan sistem hemat listrik pintar di kalangan UKM dan melarang merekrut tenaga kerja yang sudah pensiun dari perusahaan publik pada bidang tenaga nuklir bagi perusahaan-perusahaan mitranya. Hal tersebut disebabkan adanya tindakan korupsi antara tenaga kerja yang direkrut kembali oleh perusahaan mitra yang mengakhibatkan penghentian PLTN.

Pihak pemerintah dan SP merencanakan untuk membentuk instansi yang dapat mengawasi kualitas PLTN dan kebijakan lainnya guna mencegah tindakan korupsi di PLTN.

Selain itu, undang-undang akan disahkan untuk memperbaiki situasi adanya monopoli pasar gas dan mendorong investasi warga asing sebagai isu utama dalam parlemen pada bulan Juni ini.