Baik partai berkuasa, Partai Saenuri –SP maupun partai oposisi utama, Partai Demokrat –DP telah mulai melakukan tindak lanjut terhadap kesimpulan mereka yang mengungkapkan bahwa transkrip KTT antar-Korea 2007 tidak ditemukan di kantor Arsip Nasional Korea.

Setelah mengeluarkan pengumuman mengenai kegagalan menemukan catatan KTT tersebut pada hari Senin, pihak SP menekankan perlunya membongkar fakta melalui penyelidikan kejaksaan. Pihak SP mengungkapkan pula bahwa pihak DP tidak boleh menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin mantan Presiden Lee Myung-bak, tetapi sebaiknya mencaritahu orang-orang yang harus bertanggungjawab atas hilangnya catatan tersebut.

Sementara, pihak DP menekankan pentingnya melihat dokumen terkait lainnya yang diserahkan oleh pihak kantor arsip kepada anggota parlemen pada pekan lalu.

Disamping itu, pihak DP beranggapan bahwa hal yang perlu diprioriatskan adalah mengecek apakah mantan Presiden Roh Moo-hyun membuat pernyataan bahwa garis batas utara –NLL telah diserahkan kepada Korea Utara pada KTT di Pyongyang tersebut.