Majelis Nasional Korea Selatan memulai audit dan inspeksi parlemen terhadap 753 instansi mulai hari Rabu (10/10/18).
 
Pada hari pertama 13 komite memeriksa anggaran dan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Presiden Moon Jae-in.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Korea Hong Young-pyo mengusulkan partai berkuasa maupun oposisi berupaya agar proses audit dan inspeksi berjalan maksimal tanpa serangan satu sama lain.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebebasan Korea Kim Sung-tae mengatakan audit dan inspeksi parlemen merupakan kritik atas keadaan pemerintah dan merupakan alat mendasar untuk mengendalikan kekuasaan mutlak dari pemerintah.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berupaya untuk membongkar kinerja yang tidak benar dalam pemerintahan Moon.

Partai Bareun Mirae menyatakan pihaknya berupaya untuk memperbaiki prinsip ekonomi pemerintahan Moon dengan memeriksa pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh peningkatan pendapatan dan kenaikan upah minimum.