Komite Penghilangan Paksa (CED) dari PBB  melayangkan protes kepada Jepang yang dinilai kurang memberikan kompensasi pada isu wanita perbudakan syahwat.

CED menganggap bahwa Jepang tidak melakukan upaya memadai untuk mengkaji kondisi yang tepat, termasuk korban hilang. 

Komite itu merilis sebuah laporan pada Selasa (20/11/18) lalu dan menyatakan ingin mengetahui hasil penelitian dari Jepang atas lingkungan yang dihadapi pada korban. 

CED juga berulang kali menegaskan bahwa Jepang harus melaksanakan kompensasi terhadap korban dan menjunjung sikap kejujuran. 

Pemerintah Jepang telah menerima hasil pemeriksaan komite atas isu penghilangan paksa pada tanggal 5 dan 6 November. 

Komite juga bersikap kritis atas klaim Jepang bahwa isu wanita perbudakan syawat telah diselesaikan secara tuntas berdasarkan kesekapatan Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2015. 

Pihaknya menyesalkan bahwa tuntutan Jepang tersebut menyangkal hak korban untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya atas isu wanita perbudakan syahwat.