Pemerintah dan Partai Demokrat Korea sepakat untuk membebaskan kawasan perlindungan militer seluas 336,99 ㎡.

Mereka mengambil keputusan itu karena penetapan kawasan perlindungan militer yang  dilakukan otoritas militer secara sepihak menyulitkan para penduduk dan pemerintah daerah setempat.

Pemerintah dan partai berkuasa menambahkan, kawasan yang dibebaskan tidak akan terpengaruh dari kegiatan strategi militer.

Kawasan perlinduangan militer yang akan dibebaskan sebagian besar berada di Provinsi Gangwon dan Gyeonggi, tapi ada juga beberapa wilayah di Seoul dan sekitarnya.

Kawasan yang akan dibebaskan mencakup 3,8 persen dari seluruh wilayah militer dan meliputi 0,33 persen dari seluruh tanah Korea Selatan.

Kawasan tersebut dapat dikembangkan oleh pihak sipil tanpa melalui pembicaraan dengan pihak militer, sehingga diharapkan perekonomian daerah dapat berkembang. 

Sejalan dengan hal itu pemerintah dan partai berkuasa akan mempermudah proses keluar-masuk di kawasan garis kontrol sipil dengan memasang sistem komunikasi via gelombang elektromagnetik (RFID).

Sistem otomatis ini mampu memperpendek durasi keluar-masuk 30 ribu orang termasuk wisatawan dalam setahun.