Pemerintah akan melakukan pengendalian ketat pada upaya penggabungan perusahaan-perusahaan untuk mencegah kebocoran teknologi canggih dari dalam ke luar negeri. 

Di tengah meningkatnya perlindungan teknologi dari negara-negara utama, seperti AS dan Jepang, terdapat lebih dari 20 kasus kebocoran teknologi ke luar negeri setiap tahunnya. 

Instasi-instansi pemerintah terkait pada hari Kamis (3/1/19) mengeluarkan langkah-langkah untuk menanggapi kebocoran tersebut. 

Atas tanggapan tersebut, perusahaan asing harus menerima persetujuan pemerintah Korea Selatan ketika pihaknya mencoba menggabungkan perusahaan domestik yang memiliki teknologi inti negara dengan menerima subsidi pemerintah. 

Pemerintah juga akan memperketat standar hukum terhadap tindakan pelanggaran teknologi industri. 

Selain itu, pemerintah akan merevisi peraturan yang mengatur tindak penyembunyian hasil pidana untuk mengembalikan hasil kebocoran teknologi, bahkan properti yang ditambahkan dari hasil kejahatan itu.