Pemerintah menetapkan 23 jenis proyek yang dibebaskan dari studi kelayakan awal di antara proyek-proyek yang menghabiskan anggaran nasional. 

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Hong Nam-ki pada hari Selasa (29/1/19) mengumumkan pihaknya telah menerima permintaan 32 jenis proyek senilai 68,7 triliun won yang diajukan 17 kota dan provinsi dan menetapkan 23 jenis proyek pembebasan studi kelayakan awal. 

Hong menjelaskan pihaknya memprioritaskan proyek yang dapat melahirkan efek sinergi dan bermanfaat bagi pengembangan daerah dengan seimbang.

Selain itu, pihaknya mempertimbangkan proyek yang meningkatkan penyambungan pada lebih dari dua unit kota dan provinsi.

Untuk membentuk jaringan transportasi dan pengangkutan kargo di seluruh daerah Korea Selatan, pemerintah memilih 5 proyek senilai 10,9 triliun won sebagai proyek pembebasan kelayakan awal.

Proyek-proyek itu antara lain adalah pembangunan rel antara Gimcheon dan Geoje serta pembangunan jalan tol antara Sejong dan Cheongju.

Pemerintah dengan cepat akan melaksanakan tujuh unit proyek senilai 5,7 triliun won untuk menambahkan infrastruktur daerah, termasuk pembangunan Bandara Internasional Saemangeum. 

Pemerintah juga memutuskan untuk membebaskan proyek dukungan industri R&D, proyek peningkatan kualitas kehidupan warga setempat di bidang lingkungan, medis dan transportasi dari studi kelayakan awal. 


Proyek yang diumumkan kali ini berlangsung secara bertahap sampai tahun 2029 mendatang dan pemerintah akan menggunakan anggaran 1,9 triliun won setiap tahunnya. 

Selain itu, mereka juga tetap melaksanakan sistem studi kelayakan awal dengan memendekkan waktu investigasi.

Pemerintah juga tetap meningkatkan lembaga pelaksanaan kelayakan awal dalam semester pertama tahun ini dengan melengkapi kekurangan sistem yang sedang berlangsung.