Partai berkuasa, pemerintah dan kantor kepresidenan sepakat akan memperkenalkan percobaan sistem kepolisian otonom daerah pada tahun ini di lima kota dan provinsi utama, sebelum menerapkannya di seluruh penjuru negeri pada tahun 2021. 

Mereka merilis rencana ini pada hari Kamis (14/2/19) dalam pertemuan koordinasi kebijakan di parlemen. 

Di bawah sistem tersebut Badan Kepolisian Nasional akan memindahkan tugas keamanan sehari-hari untuk masyarakat umum kepada lembaga kepolisian pemerintah provinsi dan kota. 

Pihak yang berkuasa akan memperluas tugas polisi otonomi secara bertahap hingga tahun 2020 dan memberikan wewenang kepada walikota dan gubernur untuk menunjuk kepala polisi otonomi. 

Ketua Komite Kebijakan Partai Demokrat Cho Jeong-sik menyatakan mereka juga memutuskan untuk merevisi UU Kepolisian dalam upaya mencegah kebingungan mengenai sistem rangkap dari polisi nasional dan regional.