Pemerintah Korea Selatan telah menyerahkan rancangan anggaran belanja negara tambahan sebesar 6,7 triliun won kepada parlemen, namun parlemen belum dapat menetapkan hari pemeriksaannya. 

Pemerintah, partai berkuasa Partai Demokrat Korea dan pejabat tinggi dari kantor kepresidenan Cheongwadae membuka rapat pada hari Minggu (12/5/19) untuk mengambil langkah agar rancangan tersebut dapat diloloskan dalam bulan ini. 

Pihaknya berupaya keras untuk meloloskan berbagai rancangan undang-undang terkait kehidupan masyarakat seperti undang-undang khusus 18 Mei, sistem upah minimum, sistem kerja fleksibel, dan lainnya.

Namun, Partai Kebebasan Korea yang masih berjuang di luar parlemen, tetap menolak pengadaan anggaran belanja negara tambahan terkait urusan perekonomian. Kecuali jika pengadaan anggaran tersebut ditujukan untuk menangani bencana seperti debu halus, kebakaran gunung, gempa, dan lainnya.

Partai itu menuntut untuk menarik kembali rancangan undang-undang yang diajukan melalui legislasi jalur cepat guna membahas pengadaan anggaran belanja negara tambahan. 

Tuntutan tersebut sulit diterima oleh Partai Demokrat Korea, sehingga proses pembahasan diperkirakan akan sulit dilaksanakan.