Korea Utara dilaporkan telah mengangkat masalah bantuan kemanusiaan Korea Selatan dan menekankan bahwa implementasi perjanjian antar-Korea yang dicapai antara kedua pemimpin negara adalah cara yang lebih mendasar untuk menyelesaikan kebuntuan hubungan saat ini.

Sebuah kelompok sipil Korea Selatan mengadakan jumpa pers pada hari Senin (17/5/19) dan memperjelas hasil pertemuannya dengan para pejabat Korea Utara di China, pada pekan lalu. 

Kelompok itu mengatakan bahwa Korea Utara mendesak Seoul untuk tidak mengabaikan masalah mendasar dalam hubungan lintas batas dua negara yang tersendat, dan bantuan kemanusiaan adalah masalah sekunder yang tidak akan dapat mengatasi kebuntuan saat ini.

Korea Utara juga menyatakan ketidakpuasannya kepada pemerintah Seoul yang mengizinkan kunjungan pebisnis Korea Selatan ke Kawasan Industri Gaeseong di Korea Utara, yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut belum dapat dioperasikan kembali.

Kementerian Unifikasi di Seoul akan menyelesaikan pengumpulan pendapat masyarakat Korea Selatan mengenai dukungan pangan kepada Korea Utara dan akan segera merilis rincian terkait.