Pemerintah Jepang mengumumkan hari Senin (1/7/19) bahwa pihaknya mengetatkan regulasi atas tiga jenis produk ekspor ke Korea Selatan yang dibutuhkan dalam pembuatan semikonduktor, telepon pintar, dll. 

Jepang mengecualikan tiga produk ekspor tersebut dari subyek 'sistem izin ekspor komprehensif' sehingga perusahaan terkait harus mendapatkan pemeriksaan dan izin dari otoritas terkait ketika mereka mengekspor produk atau melakukan transfer teknologi pembuatan. 

Langkah tersebut diambil karena hubungan kepercayaan antara Korea Selatan dan Jepang semakin memburuk pada akhir-akhir ini. Sehubungan dengan hal itu, media Jepang NHK memberitakan bahwa masalah kompensasi kepada korban kerja paksa oleh Jepang di masa penjajahan Jepang menjadi latar belakang dalam pengambilan langkah kali ini. 

Pada bulan Oktober tahun lalu, Mahkamah Agung Korea Selatan memberikan keputusan agar perusahaan Jepang harus memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa Korea, dan Jepang terus menekan pemerintah Korea Selatan untuk memperbaiki keputusan tersebut. 

Produk ekspor Jepang tersebut diproduksi di Jepang, sehingga perusahaan Korea Selatan termasuk Samsung Electronics terpaksa harus terkena dampaknya. 

Di sisi lain, ada kritik bahwa langkah Jepang yang menghubungkan masalah diplomasi dengan masalah ekonomi terasa melanggar prinsip perdagangan bebas dan adil, serta pernyataan KTT G20 di Osaka.