Pemerintah Korea Selatan menyatakan lewat sebuah surat pandangan kepada Jepang bahwa pencabutan Korea Selatan dari daftar negara putih Jepang mengguncang kemitraan kerja sama ekonomi antara Korea Selatan dan Jepang serta kerja sama keamanan di Asia Timur. 

Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan Seong Yoon-mo mengatakan pada hari Rabu (24/7/19), pihaknya menyampaikan surat pandangan tersebut mengenai revisi peraturan kontrol perdagangan ekspor Jepang yang akan dilegislasikan oleh Kementerian Perindustrian dan Ekonomi Jepang.

Isi amandemen tersebut adalah mengecualikan Korea Selatan yang hingga kini diakui sebagai negara putih selama lebih dari 15 tahun terakhir, sebagai negara non-putih untuk membatasi perdagangan ekspor. 

Pemerintah Seoul menjelaskan bahwa klaim Jepang yang mengatakan bahwa regulasi 'Catch-all' Korea Selatan kurang mencukupi, disebabkan oleh 'kurangnya pemahaman' dari pihak Jepang. 

Korea Selatan melaksanakan tugas terkait penanganan bahan strategis secara efektif. Khususnya 10 diantara 19 agenda yang diusulkan Korea Selatan, diloloskan pada tahun lalu diantara 81 agenda dari grup pakar Perjanjian Wassenaar yaitu perjanjian yang mengontrol ekspor senjata konvensional dan barang berteknologi 'kegunaan-ganda'.

Klaim Jepang yang juga menghubungkan tidak dibukanya konferensi mengenai pembatasan ekspor antara dua negara sebagai akibat dari kehancuran kepercayaan juga tidak tepat. 

Menurut Korea Selatan, kedua pihak telah beberapa kali mengatur jadwal terkait konferensi tingkat direktur yang diusulkan Jepang dan Jepang juga telah menunjukkan pemahamannya mengenai keinginan Korea Selatan untuk membuka konferensi tersebut setelah bulan Maret lalu.

Pemerintah Seoul mendesak Jepang untuk menarik revisi peraturan kontrol perdagangan ekspor Jepang tersebut dan menarik langkah pembatasan ekspor tiga bahan semikonduktor terhadap Korea Selatan.