Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Jumat (2/8/19) mengkritik keputusan pemerintah Jepang untuk mencabut Korea Selatan dari daftar negara putih, dengan mengungkapkan bahwa Jepang menolak solusi diplomatis dan nekat mengambil keputusan yang dapat memperburuk situasi.

Moon menunjukkan bahwa Jepang menolak tawaran pemerintah Korea Selatan untuk menyelesaikan masalah melalui pembicaraan. Ditambahkan pula bahwa Jepang menolak saran Amerika Serikat agar Jepang jangan memperburuk kondisi dan menyelesaikan isu ini dengan musyawarah.

Selanjutnya, Moon mengingatkan bahwa Jepang harus bertanggung jawab atas segala hal yang akan terjadi selanjutnya karena Jepang yang memperburuk situasi.

Presiden Moon juga mengkritik tindakan Jepang merupakan aksi balasan perdagangan yang jelas terkait dengan keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan tentang kompensasi pekerja paksa di masa perang. Perbuatan Jepang tersebut dianggap telah melanggar nilai demokrasi dan peraturan internasional.

Menurut Moon, yang lebih serius adalah langkah Jepang yang berniat untuk menyerang ekonomi Korea Selatan sehingga menghalangi pertumbuhannya ke depan. Dirinya merasa kecewa atas sikap pemerintah Jepang yang selama ini dianggapnya sebagai tetangga terdekat dan sahabat bagi Korea Selatan. 

Moon juga menegaskan tindakan Jepang tersebut telah merusak hubungan persahabatan dan kolaborasi yang sudah lama dijalankan dan merugikan ekonomi dunia dengan menghancur jaringan persediaan global.

Moon kembali menegaskan, meskipun saat ini ekonomi Korea Selatan jatuh ke dalam situasi yang sulit, namun negaranya tidak akan kalah dengan Jepang dan rakyat Korea Selatan mempunyai potensi untuk mengatasi kesulitan itu.

Kemudian Moon berjanji bahwa pemerintah Korea Selatan akan menolong perusahaan-perusahaan yang bersangkutan agar dapat meminimalkan kerugian dan mengembangkan bidang manufaktur dengan meningkatkan daya saing industri komponen. 

Pada akhirnya, Moon meminta pemain usaha baik besar maupun kecil, pekerja, dan rakyat untuk bersatu dengan kepercayaan atas kemampuan pemerintah dan perusahaan Korea Selatan.