Pemerintah Korea Selatan, Kantor Kepresidenan Cheongwadae dan partai berkuasa Partai Demokrat Korea telah sepakat untuk menyisihkan lebih dari satu triliun won pada anggaran belanja negara tahun depan untuk mengatasi dampak dari pembatasan perdagangan Jepang.
 
Ketua Komite Kebijakan Partai Demokrat Korea Cho Jeong-sik mengatakan pada hari Minggu (4/8/19) bahwa pihak berkuasa telah membuat keputusan dalam sebuah pertemuan untuk membahas langkah-langkah dalam menghadapi pencabutan Korea Selatan dari daftar negara putih Jepang, yang menerima prosedur ekspor yang disederhanakan.
 
Cho mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan tersebut bahwa ketiga pihak telah setuju untuk memobilisasi segala sumber daya yang tersedia di bidang fiskal, hukum, perpajakan dan sektor finansial untuk menguatkan industri bahan baku, suku cadang dan peralatan.
 
Ketiga pihak juga setuju untuk membuat sebuah komite yang dipimpin oleh pemerintah untuk mengoordinasi upaya tersebut, dan akan dipimpin oleh Perdana Menteri Urusan Perekonomian, Hong Nam-ki.
 
Selanjutnya, pemerintah dan partai berkuasa akan mengembangkan hukum dan regulasi yang berlaku agar dapat memenuhi permintaan dari bisnis lokal dan pusat penelitian.