Pemerintah Korea Selatan dan Partai Demokrat Korea yang berkuasa memutuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar dua triliun won pada tahun depan untuk menanggulangi pembatasan ekspor Jepang. 

Pihaknya menekankan peningkatan finansial untuk stimulus ekonomi di dalam konferensi untuk mengatur rancangan anggaran tahun depan pada hari Senin (26/8/19). 

Sebelumnya, anggaran lebih dari dua triliun won akan digunakan untuk mengembangkan industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan domestik sebagai langkah lanjutan terhadap pembatasan ekspor Jepang. Jumlah itu meningkat dua kali lipat daripada anggaran semula. 

Anggaran terkait debu halus juga meningkat agar tujuan penurunan emisi debu halus di dalam negeri Korea Selatan, dapat dipercepat satu tahun dari tujuan semulanya tahun 2022. 

Untuk meningkatkan jaminan asuransi kesehatan, dana dukungan pemerintah juga meningkat sebesar satu triliun won lebih, dan jumlah distribusi rumah sewa umum untuk pasangan suami istri yang baru menikah dan kalangan muda bertambah sembilan ribu unit. 

Jumlah lapangan kerja bagi kalangan lansia ditambahkan menjadi 130 ribu unit pada tahun depan, dan anggaran untuk pendidikan gratis bagi pelajar SMA kelas dua dan tiga dialokasikan sebanyak 700 miliar won. 

Seluruh volume anggaran tahun depan yang lebih rinci akan diumumkan di kemudian hari, namun menurut pernyataan Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan Hong Nam-ki, jumlah anggaran tahun depan mengalami kenaikan sebesar sembilan persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini menjadi kisaran 513 triliun won. 

Pemerintah Korea Selatan akan memutuskan rancangan anggaran di sidang kabinet dalam pekan ini dan akan menyerahkannya kepada parlemen pada tanggal 3 September mendatang.