Pemerintah Korea Selatan berencana melaksanakan kebijakan fiskal dengan membelanjakan sebanyak 75 persen anggaran tambahan.

Dalam langkah yang sama, pemerintah Korea Selatan mendorong instansi umum negara untuk melaksanakan semua proyek investasi yang direncanakan dalam tahun ini dan juga memajukan proyek tahun depan ke semester kedua tahun ini.

Hal tersebut dimuat dalam 'Kebijakan Tambahan untuk Vitalisasi Ekonomi' yang diumumkan oleh Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan pada hari Rabu (4/9/19) ini.

Kebijakan tambahan itu dikeluarkan hanya dalam waktu dua bulan, setelah kementerian tersebut mengumumkan arah kebijakan ekonomi untuk semester kedua tahun ini pada awal bulan Juli lalu.

Kementerian itu menjelaskan bahwa pihaknya mengeluarkan kebijakan tambahan tersebut karena kekhawatiran tentang keadaan ekonomi yang melemah akibat konflik dagang Amerika Serikat dan China, serta pembatasan ekspor Jepang, selain daripada ekspor, investasi dan konsumsi domestik yang juga turut melemah.

Menurut kebijakan tersebut, sebanyak 3,7 triliun won atau 75 persen dari seluruh anggaran tambahan, akan dibelanjakan pada bulan September ini. 

Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga mendorong pemerintah daerah dan badan pemerintah lain untuk menyusun anggaran tambahan.

Dalam langkah yang sama, pemerintah Korea Selatan menegaskan akan membelanjakan modal cadangan sebanyak mungkin demi mendukung zona bebas regulasi dan kawasan krisis dalam perekrutan dan perindustrian.

Pemerintah Korea Selatan juga berencana mendorong institusi publik untuk sepenuhnya menjalankan rencana investasi tahun ini dan memajukan proyek yang direncanakan untuk tahun depan senilai satu triliun won.

Bersama dengan itu, pemerintah Korea Selatan juga berencana meningkatkan batas dana dukungan untuk perusahaan eksportir ke 2,5 triliun won, dana bantuan kebijakan untuk perusahaan kecil dan menengah ke 4 triliun won, dan dana bantuan untuk program penyediaan lapangan kerja ke 10 triliun won.