Hingga bulan depan, pemerintah Korea Selatan secara besar-besaran melakukan pemeriksaan terhadap label tempat asal hasil laut yang diimpor dari Jepang.

Tindakan itu dilakukan untuk meredakan kekhawatiran masyarakat Korea Selatan terhadap hasil laut yang diimpor dari Jepang.

Pemeriksaan dilakukan terhadap delapan jenis hasil laut di supermarket, pasar, perusahaan makanan olahan, dan tiga ribu restoran di seluruh penjuru negeri Korea Selatan.

Pemeriksaan khusus ini sebenarnya merupakan tindakan untuk melawan pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan.

Selain memperkuat pengawasan, sanksi juga turut diperkuat. Apabila penjual menjual hasil laut tanpa memberitahukan tempat asalnya, maka penjual akan dikenakan denda maksimal sebesar 10 juta won. Jika diketahui melakukan penipuan terhadap tempat asal hasil lautnya, maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun atau denda maksimal sebesar 150 juta won.

Pemerintah Korea Selatan juga memberikan penghargaan sebesar 10 juta won kepada mereka yang melaporkan pihak yang melanggar aturan penulisan tempat asal hasil laut dari Jepang.