Pemerintah Tokyo menuntut keputusan Seoul yang berencana menghapus Jepang dari daftar negara yang diberikan kemudahan dalam prosedur ekspor, sebagai aksi balasan untuk melawan Jepang. 

Kementerian Peridustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan telah menerima pendapat Jepang dalam proses revisi aturan tersebut, dan pada batas waktunya, yakni tanggal 3 September, Kementerian Perdagangan Jepang memperingatkan bahwa tindakan itu akan dianggap sebagai aksi balasan kecuali jika Seoul menawarkan alasan yang jelas.

Tokyo mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim hasil penyelidikan resmi mengenai alasan keputusan mereka untuk mencabut Seoul dari daftar mitra dagang terpercayanya. 

Sebagai tanggapannya, Seoul mengatakan keputusannya untuk menghapus Tokyo dari daftar mitra dagang terpercayanya bukanlah aksi balasan.

Kementerian Peridustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan pada hari Rabu (4/9/19), mengungkapkan bahwa posisi pemerintah Korea Selatan telah disampaikan kepada pihak Jepang lewat berbagai saluran. 

Kementerian itu mengatakan revisi itu merupakan bagian dari upaya untuk mengendalikan ekspor dengan lebih efektif, ketika melakukan bisnis dengan negara-negara yang dianggap sulit untuk berkolaborasi. 

Disebutkan pula, Seoul telah bersiap untuk membahas masalah ini dengan pemerintah Jepang, kapan pun jika Tokyo meminta. 

Korea Selatan akan mencabut Jepang dari antara 29 daftar negara anggota mitra dagang terpercayanya pada bulan September ini.