Mantan Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama pada hari Selasa (24/9/19), mengkritik bahwa pemerintah Jepang bermasalah dalam menangani isu pekerja paksa pada masa penjajahan Jepang.

Baginya, klaim pemerintahan Abe yang mengatakan bahwa hak kompensasi pribadi harus diselesaikan dengan perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang tidaklah logis. 

Hatoyama dalam akun twitter-nya pada hari Selasa, mengatakan bahwa peraturan hak asasi manusia internasional tidak memperbolehkan perjanjian antar-negara mampu menghapus hak kompensasi pribadi. Kemudian ia mendesak pemerintahan Abe untuk berpikir secara logis berdasarkan pengetahuan umum internasional.

Sementara itu, seorang profesor di Universitas Connecticut di Amerika Serikat, Alexis Dudden, menyatakan dalam artikelnya yang dimuat dalam The New York Times pada hari Senin (23/9/19) waktu setempat, bahwa perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang tahun 1965 dibuat karena Amerika Serikat.

Menurutnya, perjanjian itu ditandatangani Korea Selatan dan Jepang karena Amerika Serikat ingin menggunakan dana bantuan Korea Selatan untuk Perang Vietnam.

Oleh sebab itu, menurutnya perselisihan antara Korea Selatan dan Jepang belum diselesaikan, melainkan hanya dibekukan.