China dan Rusia dilaporkan menyampaikan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Senin (16/12/19) waktu setempat, berupa usulan untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Korea Utara.

Kedua negara tersebut untuk pertama kalinya menyerahkan rancangan resolusi yang meminta pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara ke DK PBB. 

Reuters mengatakan rancangan itu berisi seruan untuk membebaskan proyek kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB dan mencabut sanksi lain, yang langsung memengaruhi kehidupan warga Korea Utara. 

Rancangan itu juga meminta untuk mengakhiri resolusi DK PBB yang menyerukan pemulangan semua pekerja Korea Utara di luar negeri hingga tanggal 22 Desember mendatang. 

Menurut Reuters, dalam rancangan resolusi tersebut tertulis "menyambut kelanjutan dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat di semua tingkatan, yang bertujuan untuk membangun hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat yang baru, membangun rasa saling percaya dan bergabung dalam upaya membangun perdamaian abadi dan stabil di Semenanjung Korea."

Sehubungan dengan langkah China dan Rusia tersebut, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bersikeras bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk meninjau pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara, sembari kembali mendesak Korea Utara untuk menghentikan provokasi, mematuhi resolusi DK PBB dan kembali ke meja perundingan.