Majelis Nasional Korea Selatan meloloskan rancangan anggaran tambahan untuk menanggulangi COVID-19 pada hari terakhir sesi sementara parlemen, hari Selasa (17/03/20) kemarin.

Rancangan anggaran tambahan diloloskan dalam waktu 12 hari sejak pemerintah mengajukannya pada tanggal 5 Maret lalu.

Volume anggaran tambahan itu sebesar 11,7 triliun won (Rp 143 triliun won) yang telah disepakati oleh partai berkuasa dan oposisi sebelumnya.

Selama ini, Partai Demokrat Korea yang berkuasa bersikeras untuk meningkatkan anggaran tambahan lebih dari 6 triliun won. Sementara partai oposisi utama, Partai Gabungan untuk Masa Depan menolak seruan tersebut karena pengadaan anggaran tambahan itu dirasa bertujuan untuk memikat perhatian masyarakat menjelang pemilihan umum legislatif. 

Partai berkuasa dan oposisi akhirnya mempertahankan alokasi anggaran tambahan, namun meningkatkan anggaran untuk menolong kota Daegu dan provinsi Gyeongsang Utara sebesar satu triliun won (Rp 12 triliun). 

Di samping itu, kedua pihak partai sepakat untuk menambahkan dua triliun won (Rp 24 triliun) daripada rancangan pemerintah untuk menolong pengusaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk itu, kedua pihak sepakat untuk mengurangi anggaran di bidang-bidang yang tidak mendesak. 

Anggaran untuk pemberian dana bantuan bagi perusahaan yang mempekerjakan pemuda dan konsumen yang membeli peralatan elektronik rumah tangga dipotong 700 miliar won (Rp 8,5 triliun) dari jumlah awalnya.

Dalam kesempatan yang sama, partai berkuasa dan oposisi setuju untuk memproses "Hukum Pajak COVID-19" yang memperluas manfaat pajak pertambahan nilai (PPN) bagi wirausaha kecil dan menengah.