Akibat konflik antara partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan mengenai jabatan Ketua Komite Yudikatif dan Legislatif di Majelis Nasional Korea Selatan ke-21, batas waktu pembentukan komite yang ditetapkan hingga hari Senin (08/06/20) kemarin telah gagal dipatuhi. 

Partai berkuasa dan oposisi tidak saling menyerah dalam perebutan jabatan tersebut meskipun ada negosiasi dan upaya dari Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Park Byeong-seug sebagai perantara. 

Terlebih dahulu, masing-masing pihak membentuk panitia khusus untuk membahas jumlah anggota majelis nasional yang ditempatkan di masing-masing komite tetap.

Park meminta kepada Partai Demokrat Korea dan Partai Gabungan untuk Masa Depan agar menyerahkan daftar nama anggota komite tetap sampai tanggal 12 Juni mendatang. 

Masing-masing pihak memperoleh waktu untuk bernegosiasi kembali, namun Partai Demokrat Korea menyatakan mereka akan langsung memilih ketua komite tetap jika negosiasi itu tidak berjalan sampai tanggal 12 Juni mendatang.