Langkah untuk meringankan beban uang kuliah para mahasiswa tengah dibahas dengan teliti di Korea Selatan.

Partai berkuasa, Partai Demokrat Korea mengeluarkan pendapatnya atas permintaan mahasiswa agar perguruan tinggi mengembalikan sebagian dari uang kuliah mereka karena kualitas kuliah menurun di tengah pandemi COVID-19.

Ketua Partai Demokrat Korea, Lee Hae-chan mengatakan pihaknya cukup memahami mahasiswa yang meminta pengembalian sebagian uang kuliah dan perlu menyediakan standar dan tindak penanggulangan yang dapat disetujui oleh pihak mahasiswa dan perguruan tinggi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Sye-kyun pada hari Selasa (16/06/20) telah memerintahkan untuk memeriksa kondisi keuangan setiap perguruan tinggi sehubungan dengan permintaan para mahasiswa tersebut.

Keesokan harinya pada hari Rabu (17/06/20) di Majelis Nasional Korea Selatan, anggota komite pendidikan dari Partai Demokrat Korea, Menteri Pendidikan Korea Selatan, Yoo Eun-hae, serta Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Sosial, Kim Yeon-myung telah membicarakan hal tersebut.

Kementerian Pendidikan Korea Selatan berencana menurunkan biaya kuliah dengan meningkatkan anggaran untuk bantuan pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi.

Namun, Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan berpendapat bahwa pengembalian uang kuliah harus ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Partai berkuasa akan memasukkan bantuan untuk perguruan tinggi ke dalam rancangan anggaran tambahan ketiga setelah menetapkan metode bantuannya.

Sementara itu, Ketua Komite Pelaksanaan Pemilu Partai Gabungan untuk Masa Depan, Kim Jong-in juga diketahui sependapat dengan mahasiswa yang meminta pengembalian sebagian uang kuliah.