Pengadilan Korea Selatan pada bulan Januari lalu memenangkan gugatan dua belas korban perbudakan syahwat di masa perang Jepang terhadap pemerintah Jepang, namun pihak Jepang sama sekali tidak menanggapi hal tersebut.

Oleh karena itu, dua belas orang korban perbudakan syahwat, termasuk mendiang Bae Chun-hee, mengambil langkah untuk mendapatkan kompensasi melalui cara penyitaan dan penjualan aset pemerintah Jepang di Korea Selatan.

Sebagai langkah pertama, mereka meminta pengadilan untuk mencari aset-aset pemerintah Jepang di dalam negeri Korea Selatan.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul menerima permintaan itu karena berdasarkan hukum, pihak pengadilan wajib melakukan hal tersebut.

Menurutnya, memburuknya hubungan diplomatik Korea Selatan dengan Jepang adalah tugas pejabat pemerintah bagian diplomatik.

Sikap pengadilan itu bertentangan dengan putusan pengadilan baru-baru ini yang menolak gugatan ganti rugi yang diajukan oleh para korban kerja paksa terhadap perusahaan Jepang dengan alasan hubungan Korea Selatan dan Jepang yang dikhawatirkan akan memburuk.

Pengadilan juga berpendapat bahwa kesepakatan Korea Selatan dan Jepang tahun 1965 tidak berkaitan dengan hal tersebut karena permintaan ganti rugi tidak dapat dihilangkan dengan adanya kesepakatan itu.

Pengadilan juga menganggap masalah perbudakan syahwat dikecualikan dari kekebalan negara, yang berarti tindakan sebuah negara berdaulat tidak dapat diadili di pengadilan negeri lain.

Seorang jaksa di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Park Hye-rim, mengatakan apabila tejadi pelanggaran kaidah yang dibuat oleh masyarakat internasional, maka hak istimewa yang diberikan kepada negara itu patut dicabut, sehingga permintaan dua belas korban tersebut pun sesuai dengan hukum karena pembayaran utang dikecualikan dari kekebalan negara.

Pemerintah Jepang mengabaikan proses hukum di Korea Selatan yang berjalan selama ini, dan diperkirakan kemungkinan besar tidak akan menuruti perintah pengadilan Korea Selatan untuk menyerahkan daftar asetnya di Korea Selatan.