Larangan pertemuan atas lima orang atau lebih telah diberlakukan sejak bulan Desember tahun lalu hingga saat ini.

Namun, dalam aturan jaga jarak sosial baru yang akan diberlakukan bulan depan, Korea Selatan menaikkan batasan jumlah orang yang diperbolehkan berkumpul dalam sebuah pertemuan menjadi delapan orang dan pembatasan jumlah orang dalam pertemuan antara anggota keluarga dekat akan dihapuskan.

Dalam revisi peraturan itu, wilayah sekitar metropolitan Seoul akan menjalani masa transisi selama dua minggu dengan pembatasan pertemuan maksimal enam orang hingga tanggal 15 Juli.

Aturan di wilayah sekitar Seoul diputuskan akan dilonggarkan secara bertahap sejalan dengan kondisi perkembangan penularan COVID-19 di wilayah tersebut ke depannya. 

Korea Selatan pada hari Minggu (20/06) mengumumkan aturan jaga jarak sosial baru yang akan berlaku mulai bulan depan, di tengah program vaksinasi COVID-19 dalam negeri yang kian dipercepat.

Perdana Menteri Korea Selatan Kim Boo-kyum mengatakan, "saat ini Korea Selatan masih berada di tengah kondisi waspada, maka masa transisi dua minggu akan diterapkan sebelum protokol kesehatan baru diberlakukan secara penuh, mengutip fakta bahwa kekebalan massal Korea Selatan belum tercapai.

Berdasarkan aturan baru itu, restoran, kafe, tempat karaoke dan fasilitas hiburan akan dapat beroperasi hingga tengah malam, diperpanjang dua jam dari izin jam operasional hingga pukul 22.00 yang berlaku saat ini, dengan syarat jumlah kasus harian COVID-19 tetap bertahan di level seperti saat ini.

Selain itu, sesuai dengan situasi perkembangan pandemi dan kapasitas tanggapan pencegahan penularan COVID-19 dari masing-masing pemerintah daerah, langkah-langkah aturan jaga jarak sosial dapat diterapkan secara fleksibel.

Namun di sisi lain, terdapat klaim bahwa terlalu dini untuk melakukan penyesuaian aturan jaga jarak sosial pada bulan Juli dalam situasi di mana vaksinasi bagi warga golongan usia 20-an dan 50-an bahkan belum dimulai dan pemerintah masih harus berfokus pada pencegahan penularan varian baru COVID-19.

Sebagai tanggapan, pemerintah mengatakan akan menjamin otonomi dan di waktu yang bersamaan akan meningkatkan tanggung-jawab masyarakat.

Menteri Kesehatan Korea Selatan Kwon Deok-cheol mengatakan, "Kami akan memperluas otonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan tanggung-jawab mereka. Hukuman untuk pelanggaran aturan pencegahan penularan COVID-19 akan diterapkan secara ketat dan bertanggung-jawab".