© YONHAP News

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah resolusi yang mengecam situasi hak asasi manusia di Korea Utara selama 14 tahun berturut-turut. Ini adalah kelima kalinya Sidang Umum mencapai konsensus pada resolusi HAM Korea Utara, menyusul kasus serupa pada tahun 2012, 2013, 2016 dan 2017. Ini mencerminkan sentimen negatif dunia internasional ke arah situasi HAM yang mengerikan di Korea Utara. Selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2014, resolusi PBB mendesak penyerahan pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara ke Pengadilan Pidana Internasional untuk mendapat pertanggungjawaban. Ini menunjukkan dunia internasional sangat kritis terhadap isu HAM Korea Utara. 

Sementara itu, PBB secara positif mengevaluasi upaya Pyongyang atas isu keluarga terpisah dan juga pertemuan puncak dengan Seoul dan Washington, sebagai langkah nyata untuk mendorong Korea Utara menjadi anggota dunia internasional yang bertanggung jawab. AS mencoba menggelar pertemuan di bulan Januari tahun depan sebagai bagian dari upaya untuk menyoroti isu HAM Korea Utara dalam masyarakat internasional. Pada tgl.10 Desember, AS mengenakan sanksi baru pada tiga pejabat utama Korea Utara atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. AS tampaknya menerapkan lebih banyak tekanan pada Pyongyang terhadap isu hak asasi manusia setelah dialog mereka menemui jalan buntu menyusul penundaan tidak terbatas pada pembicaraan tingka tinggi. 

Konflik antara AS dan Korea Utara berpusat pada bagaimana menyeimbangkan denuklirsasi dan jaminan keamanan rezim. Saat ini, isu hak asasi manusia ditambahkan ke dalam negosiasi mereka, membuat perbedaan pandangan antara AS dan Korea Utara semakin lebih jauh. Dengan berakhirnya tahun 2018, AS dan Korea Utara mundur satu langkah dari meja perundingan. Perhatian tertuju pada saat kedua negara mengakhiri konflik sengit mereka dan terlibat dalam dialog yang produktif.