Akibat pembunuhan atas diri Presiden Park Chung-hee pada tgl.26 Oktober tahun 1979, 18 tahun pemerintahan diktator Park Chung-hee pun akhirnya ditutup, dan masyarakat Korea Selatan memiliki harapan baru bagi demokrasi. Namun, kelompok militer baru yang dipimpin Komandan Komando Keamanan Chun Doo-hwan yang menyelidiki kasus 26 Oktober tersebut melakukan kudeta militer pada tgl.12 Desember. Setelah itu, kelompok militer baru tersebut muncul menjadi penguasa politik baru, dan masyarakat Korea Selatan yang menganggap intervensi kelompok militer di dunia politik sebagai kemunduran sejarah demokrasi, berusaha berjuang menggapai demokrasi.

Mulai pukul 12 malam tgl.17 Mei, kelompok militer baru memberlakukan darurat militer ke seluruh negeri yang sudah dioperasikan sejak terjadinya kasus 26 Oktober. Kelompok militer baru melarang kegiatan politik, memerintahkan penutupan universitas, melarang demonstrasi, dan meningkatkan kontrol pemberitaan media melalui perintah darurat militer nomor 10.

Pada pukul 10 pagi tgl.18 Mei 1980, terjadi bentrokan antara pasukan darurat militer dengan kelompok mahasiswa di Gwangju. Pasukan darurat militer mencegah para mahasiswa masuk ke universitas, dan memukuli para mahasiswa yang protes dengan kejam. Pasukan darurat militer yang menguasai kota Gwangju melakukan kekerasan brutal, baik kepada para mahasiswa maupun warga masyarakat yang tidak ikut terlibat demonstrasi. Hal itu membuat jumlah demonstran semakin meningkat, sampai-sampai pada siang tgl.19 Mei, lebih dari 3 ribu masyarakat menyerbu jalan Geumnam.

Pada hari Selasa tgl.20 Mei, brigade ketiga kembali ditempatkan di kota Gwangju. Walaupun suasananya sudah semakin serius, tapi lebih banyak lagi warga yang menyerbu jalan. Semakin bertambahnya jumlah demonstrasi masyarakat, membuat tindakan pasukan darurat militer juga menjadi lebih brutal. Tgl.21 Mei, memasuki hari keempat demonstrasi, pasukan darurat militer membatasi kendaraan yang lalu lalang di sekitar Gwangju, dan memutus sambungan telepon ke luar pada pukul 2 siang. Sejak pagi hari, orang-orang memenuhi jalan Geunnam dan memprotes tragedi yang sedang terjadi. Wakil demonstran sipil bernegosiasi dengan pasukan darurat militer, namun negosiasi itu gagal.

Menjelang pukul 1 siang di hari itu, saat situasinya saling berhadap-hadapan antara pasukan darurat militer dan para demonstran di depan kantor provinsi Jellla Selatan, pasukan darurat militer tiba-tiba mengeluarkan tembakan ke 20 ribu warga sipil yang melakukan demonstrasi damai. Rumah sakit di kota Gwangju dipenuhi pasien dan jenazah yang diantar ke sana, dan warga sipil kota Gwangju memutuskan mempersenjatai diri untuk melindungi diri mereka. 'Pasukan sipil' yang membawa senjata berhadapan dengan pasukan darurat militer di sekitar jalan Geumnam dan Chungjang. Pada pukul 5 sore, pasukan darurat militer mundur ke luar kota mengikuti perintah atasan. Pasukan sipil berhasil menguasai kantor provinsi Jella Selatan. Namun, pasukan darurat militer kembali menuju kantor di provinsi Jella Selatan pada pukul 4 dini hari tgl.27 Mei. Tanda peringatan ramai memenuhi kota Gwangju, dan pasukan darurat militer berjumlah 25 ribu orang memberondong 10 ribu tembakan saat memasuki kantor provinsi Jella Selatan. Hanya 4 jam saja setelah memasuki kantor provinsi, pasukan darurat militer menguasai seluruh daerah di kota Gwangju. Dan, demonstrasi di Gwangju selama 10 hari itu pun berakhir.

Gerakan Demokrasi Gwangju yang berlangsung selama 10 hari sejak tgl.18 hingga 27 Mei... Walaupun pengembalian nama baik dan kompensasi terhadap para korban terus dilaksanakan, namun bagi orang-orang Gwangju yang masih hidup, hari itu menjadi luka yang tidak mau mereka pikirkan. Masih banyak yang menduga-duga siapa yang memberi perintah pertama kepada pasukan untuk mengeluarkan tembakan kepada warga sipil. Gerakan Demokrasi Gwangju 18 Mei yang berjuang bagi demokrasi dengan pengorbanan diri mereka tercatat menjadi titik balik sejarah demokrasi Korea Selatan.