Pulau Dokdo ditetapkan sebagai pulau di bawah wilayah kekuasan Pulau Ulengdo pada tanggal 25 Oktober tahun 1900 menurut Dekrit Kaisar No.41. Namun, Jepang memasukkan Dokdo sebagai wilayah Jepang setelah mereka merampas hak diplomatik berdaulat Kekaisaran Han Raya dengan 'Perjanjian Korea dan Jepang pertama'(22/8/1904) dan 'Perjanjian Korea dan Jepang kedua'(17/11/1905).

Setelah pemerintahaan Abe diluncurkan kembali pada bulan Desember 2012, pemerintah Jepang secara terang-terangan mengklaim hak kedaulatan Jepang terhadap Pulau Dokdo. Pemerintahaan Abe mengirim pejabat pemerintah pusat pada 'Hari Takeshima(nama Pulau Dokdo yang diklaim Jepang)' yang digelar di prefektur Shimane pada bulan Februari 2013. Pada bulan Januari 2014, pemerintahan Abe membuka situs internet pemerintah yang mengklaim hak kedaulatan Pulau Dokdo.

Selain itu, pemerintahan Abe mengutus Sekretaris Kantor Kabinet Parlemen Jepang, Yohei Matsumoto di 'Hari Takeshima' di prefektur Shimane pada bulan Februari tahun 2015. Pengiriman pejabat pemerintah pusat berlangsung 3 tahun berturut-turut. Pada tanggal 6 April lalu, pemerintah Jepang mengumumkan hasil evaluasi buku pelajaran SMP. Klaim sepihak Jepang bahwa "Korea Selatan menguasai Pulau Dokdo secara ilegal" dan "Dokdo adalah wilayah Jepang," dimasukkan ke 18 buku pelajaran ilmu sosial yang akan digunakan di seluruh daerah di Jepang mulai tahun 2016 mendatang. Karenanya, generasi muda di Korea Selatan dan Jepang akan mempelajari penjelasan berbeda mengenai Pulau Dokdo.

Pemerintah Korea Selatan terus memprotes secara resmi klaim sepihak Jepang soal Dokdo sebagai wilayah Jepang. Pemerintah Korea Selatan menegaskan Dokdo adalah wilayah sah Republik Korea dari segi sejarah, geografis, dan undang-undang internasional. Tidak ada sengketa teritorial terkait Dokdo, dan Dokdo tidak boleh menjadi subjek yang dibahas melalui perundingan diplomatik ataupun jalur hukum.