Tgl.7 Juli, tahun 1988, presiden Korea Selatan saat itu Roh Tae-woo mengumumkan Deklarasi Presiden Khusus untuk harga diri, unifikasi dan kemakmuran nasional yang merujuk pada arah dasar kebijakan pemerintah terhadap Korea Utara. Deklarasi itu menyerukan sesuatu yang tidak biasa. Pengumuman menindikasikan bahwa Korea Utara tidak lagi menjadi lawan yang bermusuhan dan negara yang harus diantipati. Deklarasi merinci rencana aksi dalam 6 poin tentang pertukaran sumber daya manusia dan material antar Korea.

Tahun 1988 didefinisikan sebagai ‘era perjanjian’, karena deklarasi 7 Juli mengakui Korea Utara sebagai mitra unifikasi damai, bukan lawan, dan menunjukkan dimulainya pertukaran perdagangan antar Korea. Deklarasi tersebut benar-benar membawa inovasi dalam kebijakan Seoul atas Korea Utara. Karena bukan hanya perbaikan hubungan dengan Korea Utara, deklarasi juga menyerukan untuk membuka pintu bagi negara-negara di kawasan Komunis.

Setelah itu, kedua Korea mempromosikan kerjasama ekonomi mereka, yang kemudian mendorong pembangunan kawasan industri gabungan di Gaewong, koneksi ulang jalur kereta api dan jalan lintasa batas, serta tur gunung Geumgang. Dibidang politik, Seoul dan Pyongyang menggelar pembicaraan tingkat tinggi pada tahun 1990 dan mengadopsi ‘Perjanjian Dasar Antar Korea’ di tahun berikutnya. Namun sayang, deklarasi kehilangan daya penggerak karena krisis nuklir Korea Utara yang meletus di akhir masa jabatan presiden Roh Tae-woo dan penarikan Korea Utara dari Perjanjian Non-proliferasi Nuklir di tahun 1993. Bahkan saat ini, 30 tahun berlalu setelah deklarasi diumumkan, masih menunjukkan arah dua Korea. Deklarasi seharusnya mampu mengubah persepsi tentang Korea Utara dan memicu keterbukaan serta perubahaan bagi mereka untuk bergabung dengan dunia internasional, bukan mengisolasinya.