Sistem otonomi daerah kembali dihidupkan pada tahun 1995. Sistem tersebut pernah berlangsung beberapa waktu, saat pendirian pemerintah pada tahun 1948, namun dihidupkan kembali pada tahun 1995 melalui pelaksanaan pemilihan daerah nasional pada tahun 1995. Warga masyarakat menyambut sistem otonomi daerah dengan harapan bahwa sistem itu bermanfaat bagi keterbukaan administrasi dan pengembangan daerah.

Sistem otonomi daerah muncul pertama kali di Korea Selatan pada saat berdirinya republik pertama tahun 1948. Pada tahun 1952 ketika Perang Korea masih berlangsung, parlemen daerah dibentuk melalui pemilihan, namun sistem otonomi daerah pada waktu itu tidak sempurna. Alasannya adalah karena anggota parlemen daerah dipilih lewat pemilihan langsung, namun kepala pemerintahan daerah dipilih secara tidak langsung di parlemen daerah. Pada tahun 1960, Partai Demokrat yang baru dibentuk setelah republik pertama bubar akibat reformasi 19 April, merevisi Undang-undang sistem otonomi daerah untuk memilih anggota parlemen daerah dan kepala pemerintahaan daerah secara langsung. Namun, sistem otonomi daerah pada waktu itu dicabut setelah kudeta 16 Mei tahun 1961.

Sistem otonomi daerah di Korea Selatan yang cukup lama tidak dilaksanakan, maka pada tahun 1987 mulai ada wacana untuk menghidupkannya kembali. Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk demokrasi, sistem otonomi daerah juga menjadi tugas yang tidak bisa ditangguhkan lagi. Pada waktu itu, Ketua Partai Keadilan Demokrat, Roh Tae-woo mengusulkan pembentukan parlemen daerah di dalam 'Deklarasi 29 Juni.'

Pergantian pemerintahan harus dilaksanakan untuk demokratisasi politik, sehingga sistem otonomi daerah muncul sebagai agenda utama di dunia politik. Di dalam pemilihan Presiden ke-13 pada tahun 1987, pelaksanaan sistem otonomi daerah diusulkan sebagai janji Presiden yang paling penting. Namun demikian, sistem otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan akibat perbedaan pandangan politik dan pertikaian, sampai bulan Desember tahun 1990 ketika partai berkuasa dan oposisi menyepakati Undang-undang untuk sistem otonomi daerah. Sistem otonomi daerah yang diperkirakan berjalan dengan lancar kembali mengalami cobaan pada bulan Maret tahun 1991. Partai berkuasa pada waktu itu ingin menangguhkan pemilihan kepala pemerintahan daerah dengan alasan kestabilan ekonomi.

Namun, ambisi rakyat Korea Selatan untuk demokrasi tidak mereda, dan akhirnya pada tgl.27 Juni tahun 1995, pemilihan lokal secara bersamaan dilaksanakan untuk pertama kali. Sistem otonomi daerah yang mulai berakar sejak tahun 1995 mengubah kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Korea Selatan. Kepala pemerintahan daerah yang dipilih oleh masyarakat melepaskan diri dari sikap otoriter, dan berupaya untuk mengembangkan daerah. Layanan administrasi daerah juga berubah untuk memberi layanan yang berkualitas tinggi kepada warga setempat. Pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah bersama masyarakat setempat. Demikianlah, peluncuran pemerintahan daerah bermanfaat untuk menciptakan budaya daerah melalui festival yang menampilkan tradisi, tempat terkenal, produk khas, dll. Contohnya adalah Biennale Gwangju, Festival Film Internasional Busan, Festival Kupu-kupu Hampyeong, dll.

20 tahun berlalu setelah sistem otonomi daerah dilaksanakan... Pada saat ini, masyarakat setempat di daerah menjadi pemimpin utama bagi administrasi daerah. Walaupun sejarahnya sangat singkat, namun sistem otonomi daerah sedang memimpin pengembangan daerah sebagai landasan demokrasi Korea Selatan.