ⓒYONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengangkat visi kebijakan negara di paruh kedua periode kekuasaannya. Inti dari visi itu dapat diringkas sebagai “negara yang hidup bersama dengan baik dan makmur, dalam ekonomi yang inovatif, inklusif, adil dan damai.”

Presiden pada umumnya menyampaikan pidato kebijakan administrasinya agar memperjelas arah kebijakan negara dan dukungan parlemen menjelang prosedur pengadopsian anggaran tahun depan di Majelis Nasional dan biasanya juga memuat visi kebijakan negara untuk tahun depan, bahkan dalam beberapa tahun ke depannya. Demikian pula pidato Presiden Moon kali ini mendapat sorotan hangat karena terjadi pasca kasus “Cho Kuk.“ Moon sebelumnya mengangkat Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman, meskipun ada protes keras dari partai oposisi dan satu sisi masyarakat. Kejaksaan tetap melakukan penyelidikan terhadap skandal yang mengelilingi Menteri Cho, termasuk tuduhan korupsi yang melibatkan anggota keluarganya. Rakyat Korea Selatan terjun ke jalan untuk mengikuti unjuk rasa massal, baik yang pro maupun kontra atas penyelidikan Cho. Menteri Kehakiman, Cho Kuk akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, namun perselisihan dan perpecahan antara masyarakat tidak kunjung reda hingga saat ini.

Dalam pidatonya pada tanggal 22 Oktober ini, Presiden Moon menegaskan ‘Keadilan’, yang dibangun secara baru di bidang sosial, pendidikan dan budaya secara keseluruhan. Menurutnya ekonomi yang inovatif, inklusif dan damai bisa dibangun asalkan keadilan menjadi dasarnya. Yang terpenting, dia mengungkapkan keadilan di bidang pendidikan dan reformasi kejaksaan. Kedua bidang ini merupakan pokok dalam kasus Cho Kuk, maka pernyataan Moon tersebut dianggap menyinggung kasus mantan menteri kehakiman itu. Salah satu kasus Cho adalah dugaan terkait putri Cho yang masuk ke universitas dengan menggunakan hak istimewa. Presiden Moon mengindikasikan bahwa masyarakat Korea Selatan paling kecewa atas ketidakadilan di bidang pendidikan. Dalam kesempatan ini, dia menyinggung komitmennya untuk mereformasi sistem ujian masuk perguruan tinggi.

Presiden Moon juga menegaskan reformasi kejaksaan harus segera dilakukan. Reformasi kejaksaan merupakan penyebab utama pengangkatan mantan Menteri Kehakiman Cho Kuk. Moon mengutarakan meskipun Cho telah mundur dari jabatannya, namun reformasi tidak akan dihentikan hingga kejaksaan dianggap sebagai badan untuk seluruh masyarakat. Dia juga meminta dukungan parlemen untuk segera meloloskan rancangan undang-undang mengenai peluncuran badan penyidik korupsi untuk pejabat senior dan pengaturan hak penyelidikan.

Dalam hal anggaran tahun depan, Presiden Moon kembali menegaskan bahwa keuangan pemerintah Korea Selatan harus berfungsi semaksimal mungkin demi mengatasi kesulitan ekonomi. Dia juga mengajukan pembentukan dialog demi integrasi nasional. Dia mengharapkan pengoperasian dewan permanen nasional antara pemerintah, partai berkuasa dan oposisi, dan pertemuan antara ketiga pihak juga lebih aktif digelar untuk memulihkan kerja sama politik.

Sementara itu, partai-partai oposisi memprotes pidato Presiden Moon, karena dia tidak menyampaikan penjelasan terhadap kasus Cho, dan menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab, dengan menempatkan tanggung jawab perpecahan nasional ke sisi politik.