ⓒYONHAP News

Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional Amerika Serikat (AS) adalah peraturan untuk menetapkan anggaran pertahanan dan menetapkan kebijakan pertahanan.

UU itu mengandung kebijakan tentang Semenanjung Korea sehingga juga mendapat perhatian di dalam negeri Korea Selatan. Menurut UU tersebut, AS mempertahankan jumlah prajurit AS untuk Korea Selatan di level yang sama dengan saat ini, dan melarang penggunaan anggaran untuk mencegah pengurangan jumlah prajurit di bawah 28.500 orang. Pada tahun lalu, UU tersebut menetapkan jumlah prajurit AS untuk Korea Selatan menjadi 22.000 orang. Akhirnya perlemen AS menghalangi pengurangan jumlah prajurit AS untuk Korea Selatan dengan peraturan.

Hal itu dapat ditafsirkan ke dalam dua makna. Pertama, menghilangkan kekhawatiran tentang melemahnya hubungan aliansi Korea Selatan dan AS. AS memperingatkan Korea Utara agar tidak salah paham tentang hubungan Korea Selatan dan AS. Baru-baru ini, Korea Utara meningkatkan provokasi untuk menekan AS di tengah kebuntuan dialog tentang denuklirisasi. Dalam kondisi seperti itu, Korea Selatan dan AS sempat mengeluarkan pendapat yang berbeda mengenai sebagian isu dan hal itu mengkhawatirkan bahwa hubungan aliansinya menjadi lemah. Penetapan pengakhiran Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) antara Korea Selatan dan Jepang adalah salah satu contohnya. Terkait isu itu, AS menekan pemerintah Korea Selatan dengan menyinggung pentingnya kolaborasi antara Korea Selatan, AS, dan Jepang sedangkan Korea Selatan mendesak AS untuk memahami ciri khas hubungan Korea Selatan dan Jepang. Akhirnya, Korea Selatan menunda pengakhiran GSOMIA dan bersedia berdialog dengan Jepang. Dari segi itu, Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS memiliki makna penting dalam menghilangkan kekhawatiran tentang melemahnya aliansi Korea Selatan dan AS.

Kedua, UU itu memengaruhi perundingan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan dan AS secara positif. Pemerintahan Trump meminta kenaikan pembagian biaya pertahanan secara berlebihan. Jumlah yang diminta AS dalam perundingan pembagian biaya pertahanan yang masih berlangsung hingga saat ini, lebih banyak lima kali lipat dibandingkan tahun ini. AS ingin Korea Selatan yang menanggung seluruh biaya pasukan AS di Korea Selatan. Dalam proses perundingan tersebut, pemerintahan Trump menyinggung penarikan pasukannya dari Korea Selatan. Oleh karena itu, UU tersebut dapat digunakan dalam perundingan pembagian biaya pertahanan karena UU tersebut menetapkan jumlah pasukan AS untuk Korea Selatan yang tetap dipertahankan di level yang sama dengan saat ini.

Di samping itu, UU itu menyatakan menteri Pertahanan AS harus menyerahkan laporan tentang jasa dan jumlah biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Korea Selatan dan Jepang untuk pasukan militer AS di wilayah setempat.

Dengan demikian, parlemen AS mengekang perundingan seenaknya dari pemerintahan Trump terkait pembagian biaya pertahanan. Menurut penjelasan tambahan dalam UU tersebut, perundingan pembagian biaya pertahanan dengan Korea Selatan dan Jepang harus dilaksanakan dengan sikap yang konsisten seperti perundingan sebelumnya berdasarkan keuntungan bersama dan apresiasi satu sama lain.