ⓒYONHAP News

Presiden Moon Jae-in menyampaikan sebuah pidato khusus kepada publik dan menjawab pertanyaan dari wartawan pada hari Senin (10/05) dalam rangka memperingati empat tahun dirinya menjabat sebagai presiden Korea Selatan.

Dalam kesempatan itu, Moon mengakui kegagalannya dalam kebijakan real estat dan meminta maaf kepada masyarakat.

Dia juga menanggapi mengenai tuntutan partai oposisi untuk pencabutan pencalonan menteri-menteri yang ditunjuknya, Moon mengatakan dirinya tidak menganggap verfikasi terhadap para calon menteri tersebut gagal karena tidak mendapatkan persetujuan dari partai oposisi dan meminta adanya perbaikan mengenai uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pejabat tinggi.

Mengenai COVID-19, Moon mengatakan pemerintahannya berencana memajukan target kekebalan massal dari rencana awal di bulan November, dan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 4 persen.

Hal yang paling ditekankan Moon dalam pidatonya tersebut adalah lapangan kerja. Kata ini disebut sebanyak 15 kali dalam pidatonya. Moon mengatakan pihaknya berfokus pada penciptaan peluang kerja berkualitas untuk masyarakat sipil dan untuk itu mengaktifkan komunikasi dengan para pelaku usaha.

Terkait masalah Korea Utara, Moon mengatakan dirinya akan berupaya sekeras mungkin jika terdapat kesempatan untuk memajukan proses perdamaian di Semenanjung Korea dan mengharapkan adanya tanggapan  positif dari Korea Utara. Diteruskannya, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintahan Joe Biden terhadap Korea Utara dan akan mencari cara untuk memulihkan pembicaraan dengan Korea Utara dan kolaborasi untuk perdamaian melalui KTT Korea Selatan dan AS yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini.

Sementara itu, partai oposisi mengkritik kesadaran presiden atas kegagalan kebijakan real estat tidak sesuai dengan tindakan nyata yang dilakukannya, dan meminta Moon untuk mengubah kebijakannya tersebut. Faktanya, Presiden Moon telah menegaskan niatnya untuk meneruskan kebijakan real estat yang ada, kendati telah mengakui kegagalan kebijakan itu.

Proses perdamaian di Semenanjung Korea pun diperkirakan sulit dilakukan untuk sementara waktu karena pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Biden, yaitu praktis bertahap, mendapat penentangan dari Korea Utara.