ⓒYONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meluncurkan Badan Pemerintah-Swasta untuk Kelola Kompensasi Kerja Paksa oleh Jepang dan membuka rapat pertamanya pada Senin (04/07). Rapat tertututp yang dipimpin oleh Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun-dong itu dihadiri oleh 12 orang yang berasal dari lembaga pembantu korban kerja paksa oleh Jepang, serta para ahli dari bidang ilmu, media, dan ekonomi.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa badan tersebut telah sepakat untuk memprioritaskan 3 kasus yang tengah menjalani proses kompensasi sesuai keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan dari sejumlah 67 kasus yang sedang menjalani proses hukum. Gugatan lainnya serta persoalan korban yang belum memulai gugatan pun akan dibahas oleh badan pemerintah dan swasta tersebut. 

Diketahui pihak korban meminta pemerintah untuk melakukan upaya diplomatik agar mereka dapat bernegosiasi untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan Jepang, dan meminta pihak Jepang untuk menyatakan permintaan maaf terlebih dahulu. 

Kompensasi kerja paksa adalah kompensasi atas kerugian para pekerja paksa Korea yang disebabkan oleh perusahaan Jepang selama masa penjajahan Jepang.

Kasus yang telah mencapai keputusan akhir Mahkamah Agung Korea Selatan adalah gugatan ganti rugi terhadap Nippon Steel Corporation dan Mitsubishi Heavy Industries. Pada Oktober dan November 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan telah memutuskan kedua perusahaan Jepang itu untuk memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa. Akan tetapi, kedua perusahaan tersebut menolak putusan Mahkamah Agung dan tidak memberikan kompensasi. Oleh karena itu, pengadilan telah membuat putusan untuk menjual aset perusahaan bersangkutan di dalam Korea Selatan, yang disita untuk membayar kompensasi. 

Wakil Menteri Cho mengatakan rapat badan pemerintah dan swasta tersebut akan menjadi daya gerak penting untuk memecahkan masalah terkait kompensasi kerja paksa. Namun, masih sulit menemukan jalan keluar masalah tersebut untuk dapat memuaskan pihak korban maupun pihak Jepang, karena pihak korban tetap meminta negosiasi langsung dengan perusahaan Jepang yang bertanggung jawab. 

Korea Selatan maupun Jepang telah meluncurkan pemerintahan baru dan kedua belah pihak bertekad keras untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi tampaknya tidak mudah untuk menemukan solusinya dalam waktu mendesak.