ⓒYONHAP News

Istilah 'musuh' kembali digunakan untuk menyebut militer dan rezim Korea Utara dalam Buku Putih Pertahanan Korea Selatan pertama yang diterbitkan di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol.

Menurut sumber pemerintah, draf 'Buku Putih Pertahanan 2022' yang akan diterbitkan pada bulan depan memuat pernyataan "rezim dan militer Korea Utara adalah musuh Korea Selatan".

Buku Putih Pertahanan adalah buku yang memuat dasar kebijakan pertahanan negara, dan diterbitkan dalam bahasa Korea dan Inggris, serta dibuat oleh enam instansi terkait, termasuk Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan (JCS). Isi utama Buku Putih Pertahanan memuat mengenai laporan analisis ancaman militer dari luar, tujuan pertahanan, dasar kebijakan pertahanan, kebijakan militer, anggaran pertahanan, proyek investasi pertahanan, dan sebagainya.

Pernyataan 'Korea Utara adalah musuh' pertama kali muncul dalam Buku Putih Pertahanan Korea Selatan pada tahun 1995. Hal ini dilakukan setelah adanya ancaman dari perwakilan Korea Utara pada pertemuan tingkat kerja antar-Korea pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa "jika perang terjadi, Seoul akan menjadi lautan api'. Sejak itu, hubungan antar-Korea membeku dan ketegangan di Semenanjung Korea meningkat. Pada tahun berikutnya, Korea Selatan menggunakan istilah 'musuh utama' dalam Buku Putih Pertahanan.

Setelah hubungan antar-Korea membaik mulai tahun 2004, istilah 'musuh' diganti dengan 'ancaman militer langsung'. Namun, setelah Korea Utara melakukan provokasi dengan menenggelamkan kapal Cheonan dan mengebom Pulau Yeonpyeong, istilah 'musuh' kembali digunakan dalam Buku Putih Pertahanan Korea Selatan di tahun berikutnya.

Setelah itu, istilah tersebut kembali dihapuskan di bawah pemerintahan Moon Jae-in dan diganti dengan 'kekuatan yang mengancam dan melanggar kedaulatan, tanah, rakyat, dan properti Korea Selatan dianggap sebagai musuh’.

 

Istilah 'musuh' berguna untuk membuat landasan kesiapsiagaan pertahanan, tetapi di sisi lain dapat menjadi hambatan dalam upaya menciptakan perdamaian.

Terkait dengan hal itu, perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyebut bahwa Korea Utara merupakan ancaman militer, sekaligus merupakan objek dialog dan kerja sama yang dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan meningkatkan hubungan antar-Korea. Kementerian berpendapat istilah 'musuh' yang digunakan berdasarkan sifat misi militer.