Para pejabat tertinggi Korea Selatan dan Jepang membahas keputusan pengadilan tinggi Seoul yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberi kompensasi kepada para korban warga Korea atas kerja paksa di masa perang.
 
Dalam pertemuan hari Kamis (23/5/19) yang diadakan di sela-sela konferensi internasional di Paris, Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono menyatakan ketidakpuasannya atas pernyataan pejabat Korea Selatan yang mengkritik lambanannya perusahaan Jepang dalam memberikan kompensasi kepada para korban.
 
Menteri Kono mempermasalahkan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Kim In-chul, yang mengatakan tidak akan ada masalah jika perusahaan-perusahaan Jepang yang bersangkutan mematuhi perintah pengadilan untuk memberi imbalan kepada para korban.
 
Dirinya mengatakan, pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat serius yang tidak memahami betapa beratnya masalah ini, sembari mendesak pemerintah Korea Selatan untuk berbagi pemahaman bahwa pernyataan seperti itu hanya akan membuat hubungan bilateral menjadi lebih sulit.
 
Setelah pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan kepada wartawan bahwa dia menyerukan agar berhati-hati dan menjaga kerahasiaan dalam menyampaikan pesan terkait.
 
Menteri Kang menegaskan bahwa Jepang menyerukan pembentukan panel arbitrase atas masalah ini, sembari menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan akan kembali meninjau masalah ini dengan cermat.
 
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa Menteri Kang juga menekankan dalam pertemuan bahwa Jepang perlu membantu menyembuhkan rasa sakit dan penderitaan para korban kerja paksa di masa perang.