Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song menyatakan dalam pidato di  Sidang Umum PBB bahwa ketegangan dan pertentangan yang berlangsung di Semenanjung Korea disebabkan oleh kebijakan bermusuhan AS terhadap Korea Utara. 

Ditambahkannya, kebijakan bermusuhan AS terhadap Korea Utara difokuskan pada ancaman militer terhadap Korea Utara, sehingga kemampuan pencegahan perang, yaitu dengan perluasan kekuatan militer, adalah hak yang adil bagi Korea Utara untuk pertahanan diri. 

Duta Besar Kim mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menyangkal hak yang sah untuk mengembangkan, memproduksi, dan memiliki senjata untuk pertahanan diri.

Dia mengatakan, "Korea Utara tidak ingin menggunakan senjata itu terhadap pihak lain, dan tidak akan melanggar atau membahayakan keamanan Amerika Serikat atau negara tetangga, Korea Selatan". 

Menurutnya, apabila AS menarik ancaman militer terhadap Korea Utara, pihaknya akan bersedia menanggapi usulan AS. Untuk itu, penghentian latihan militer gabungan, penempatan senjata strategis ke Korea Selatan, dan lainnya adalah langkah awal penarikan ancaman militer. 

Kim Song mengatakan bahwa AS terus memprovokasi Korea Utara dengan memberikan ancaman dengan peninggalan Perang Dingin, seperti aliansi militer.

Baru-baru ini, Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yo-jong mengklaim bahwa kebijakan bermusuhan dan standar ganda atas Korea Utara yang tidak adil harus dihapuskan untuk mewujudkan 'deklarasi untuk mengakhiri perang' yang disebut oleh Presiden Moon Jae-in di pidatonya di Sidang Umum PBB.

Kim Song juga mengklaim bahwa Korea Selatan bersikap lebih mengutamakan aliansi dengan AS daripada rekonsiliasi dengan Korea Utara.