Menaggapi protes pemerintah Jepang atas perintah penjualan aset Mitsubishi Heavy Industries di Korea Selatan oleh pengadilan Korea Selatan untuk membayar kompensasi bagi korban kerja paksa warga Korea oleh Jepang di masa penjajahan Jepang pada hari Selasa (28/09), pemerintah Korea Selatan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa klaim Jepang tersebut bersifat sepihak. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Young-sam mengatakan bahwa terdapat perdebatan antara kedua negara mengenai lingkup penerapan Perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang tahun 1965, sehingga klaim Jepang yang mengatakan keputusann pengadilan Korea Selatan melanggar hukum internasional adalah tidak adil. 

Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan terus mendesak pemerinah Jepang untuk memecahkan masalah melalui dialog dengan mempertimbangkan kondisi hubungan dua Korea. Karenanya, pernyataan Jepang yang menuntut pemecahan masalah dari Korea Selatan tidak bermanfaat dalam memecahkan masalah saat ini.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meminta kesediaan pemerintah Jepang untuk berdialog dan menunjukkan sikap yang tulus. 

Pemerintah Jepang mengeluarkan protes keras atas keputusan pengadilan Korea Selatan untuk menjual merek dagang dan hak paten Mitsubishi Heavy Inidustris, perusahaan yang belum membayar kompensasi kepada para korban kerja paksa, di Korea Selatan.

Di dalam jumpa pers pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan penyesalan atas perintah penjualan aset Mitsubishi Heavy Industries di Korea Selatan oleh pengadilan Korea Selatan.

Dia telah terus menyerukan kepada Korea Selatan bahwa penjualan aset perusahaan Jepang di Korea Selatan akan menyebabkan situasi yang serius dalam hubungan kedua negara.

Pemerintah Jepang mengeluarkan protes kepada pemerintah Korea Selatan melalui saluran diplomasi, dan memanggil pejabat Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Jepang pada hari Selasa (28/09) pagi untuk mengambil langkah lanjutan.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato juga menyesalkan hal tersebut dalam sebuah jumpa pers pada hari Selasa (28/09).