Korea Utara menjadi negara presiden Konferensi Pelucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai tanggal 30 Mei, sehingga sebuah lembaga swadaya masyarakat memita para negara anggota untuk memboikot hal tersebut.

UN Watch yang memantau kegiatan PBB mengeluarkan pernyataan di laman situs web mereka pada hari Kamis (26/05) waktu setempat serta mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan negara-negara demokrasi agar memboikot penunjukam Korea Utara sebagai negara presiden Konferensi Pelucutan Senjata PBB. 

Menurut UN Watch, Korea Utara adalah negara yang memproliferasi senjata terbesar di dunia dengan produksi senjata nuklir, dan menjual rudal atau teknologi nuklir ke 'rezim jahat' lainnya. 

Ditambahkan pula, Korea Utara menembakkan rudal pada awal tahun ini, dan terus mengancam akan melakukan peluncuran lebih banyak lagi rudal di masa depan. Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh negara anggota dan negara pengamat untuk tidak mengutus duta besar mereka ke konferensi yang dipimpin Korea Utara. 

Konferensi Pelucutan Senjata PBB adalah forum negosiasi pelucutan senjata multilateral yang dibentuk pada tahun 1979. 

Konferensi tersebut membahas masalah pelucutan nuklir, larangan produksi bahan nuklir, pencegahan persaingan persenjataan di luar atmosfer, dan lainnya. 

Di antara 65 negara anggota, enam negara berdasarkan susunan alfabet bersama menjadi negara presiden selama 4 minggu secara bergantian setiap tahunnya. 

Negara presiden tahun ini adalah China, Kolombia, Kuba, Korea Utara, Republik Kongo, dan Ekuador. Korea Utara akan menjadi negara presiden mulai tanggal 30 Mei hingga 24 Juni.