Sehubungan dengan pengecualian dana subsidi dari pemerintah Amerika Serikat untuk mobil listrik buatan luar negeri, termasuk Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan keprihatinannya kepada AS. 

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada Kamis (18/08) bahwa revisi mengenai dana subsidi untuk mobil listrik yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi AS melangar peraturan dalam perjanjian perdagangan bebas serta peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Ditambahkan pula, pihaknya telah menyampaikan keprihatinan tersebut melalui berbagai saluran dan terus mengupayakan agar perusahaan Korea Selatan yang masuk ke pasar AS tidak didiskriminasi. 

AS pada tanggal 16 Agustus meloloskan 'UU Pengurangan Inflasi' yang mencakup pemberian subsidi untuk mobil listrik yang diproduksi di AS, sehingga mobil listrik Hyundai Motor Grup yang diproduksi di Korea Selatan ke depannya tidak dapat menerima potongan pajak.