Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) yang dipimpin Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menyimpulkan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara keduanya telah melanggar perjanjian gencatan senjata pada bulan lalu dengan mengirimkan pesawat nirawak, atau drone, saling melintasi perbatasan negara masing-masing. 

Menurut sumber militer pada Rabu (25/01), UNC baru-baru ini membuat konklusi setelah tim investigasi khusus meninjau serangan drone Korea Utara pada 26 Desember.

UNC dilaporkan belum menginformasikan kepada pemerintah Korea Selatan mengenai konklusi tersebut.

Sumber militer itu mengatakan bahwa UNC sering kali menyelesaikan investigasi dan melaporkan hasilnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanpa menginformasikan kepada Korea Selatan.

Pada 26 Desember, Korea Utara mengirimkan lima kendaraan udara tak berawak melintas Garis Demarkasi Militer ke wilayah udara Korea Selatan, yang memicu Korea Selatan mengerahkan tiga drone ke Korea Utara sebagai langkah "tanggapan" untuk melakukan pengintaian dan mengambil foto fasilitas-fasilitas militer. 

Pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan membela keputusannya mengirimkan drone ke wilayah Korea Utara sebagaimana dikatakan pihaknya menjalankan hak untuk membela diri, menekankan bahwa hal tersebut adalah hak sah yang dijamin di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.