Para diplomat Korea Selatan dan Jepang membahas masalah kompensasi Jepang terhadap korban kerja paksa warga Korea di masa penjajahan Jepang di Seoul, Korea Selatan, pada hari Senin (30/01), namun keduanya gagal mempersempit perbedaan pandangan mengenai kompensasi atau permintaan maaf dari perusahaan Jepang yang bertanggung-jawab. 

Pembahasan tingkat direktur antara Korea Selatan dan Jepang yang berlangsung selama tiga jam tersebut digelar setelah dua minggu terakhir guna membahas masalah kompensasi bagi korban kerja paksa.

Masalah yang paling penting dalam pembahasan tersebut adalah penyediaan kompensasi dan permintaan maaf dari perusahaan Jepang yang mempekerjakan warga Korea secara paksa, namun kesepakatan gagal dicapai.

Pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan permintaan para korban kepada Jepang agar perusahaan Jepang, seperti Mitsubishi Heavy Industries, menyediakan dana kompensasi, namun pihak Jepang tidak memberikan jawaban pasti. 

Kedua pihak tengah membahas cara penyampaian maaf yang akan dilakukan pihak Jepang, yaitu permintaan maaf langsung dari perusahaan Jepang yang bertanggung-jawab atau penegasan kembali pernyataan maaf dan introspeksi diri yang dimuat dalam 'Pernyataan Murayama'. 

Sebagaimana kedua pihak meyakini terdapat batasan dalam pembahasan tingkat kerja, keduanya memutuskan untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi. 

Pemerintah Korea Selatan mengatakan pihaknya akan menjelaskan langkah pemerintah dalam pertemuan dengan para korban dan keluarga yang ditinggalkan. 

Sementara itu, organisasi sipil Korea Selatan yang memprotes langkah pemerintah tersebut terus menggelar demonstrasi untuk menuntut penghentian pembahasan dengan Jepang.