Para dokter magang di Korea Selatan mengatakan bahwa, sikap pemerintah yang terlalu keras menyebabkan mereka memutuskan untuk mengundurkan diri secara massal, dan mengklaim bahwa pemerintah memperlakukan mereka seperti penjahat.

Asosiasi Dokter Magang Korea (KIRA) mengeluarkan pernyataan itu pada hari Selasa (20/02), dengan menyebut pemerintah mengambil tindakan administratif di luar hukum seperti melarang rumah sakit untuk menerima pengunduran diri dan melarang aksi kolektif.

KIRA mengatakan bahwa jika Korea Selatan benar-benar merupakan negara demokrasi liberal, maka berbagai tindakan yang tidak sah dan tidak demokratis itu tidak boleh dilakukan terhadap siapa pun, dan menyerukan agar pemerintah menjamin hak-hak dasar rakyat.

Asosiasi tersebut juga merujuk pada rencana pemerintah yang akan menambah kuota pendaftaran tahunan di lembaga pendidikan kedokteran sebanyak 2.000 orang, dimana mereka menyebut jumlah itu tidak masuk akal dengan mengatakan bahwa pemerintah telah menolak untuk memberikan data yang mendukung jumlah tersebut ketika para dokter magang memintanya.

KIRA mengatakan bahwa mereka tidak bisa hanya diam saja melihat implementasi kebijakan medis pemerintah yang semata-mata dinilai hanya untuk memenangkan pemilu, dan menyerukan pemerintah untuk meminta maaf secara resmi kepada para dokter di Korea Selatan.

KIRA kemudian meminta pemerintah untuk sepenuhnya membatalkan rencana untuk menambah kuota, membentuk sebuah badan untuk melakukan estimasi ilmiah tentang jumlah dokter yang tepat, dan menarik perintah kembali bekerja.