Korea Selatan berencana untuk memulai proses hukum yang dapat mengarah pada hukuman bagi para dokter magang yang ikut melakukan aksi mogok kerja dan mengganggu layanan kesehatan untuk memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan kuota masuk fakultuas kedokteran. 

Dalam pengarahan pers pada hari Senin (04/03), Wakil Kedua Kementerian Kesehatan Park Min-soo menyampaikan bahwa inspeksi lapangan akan dilakukan mulai Senin untuk mengonfirmasi apakah para dokter magang yang ikut serta dalam aksi massa tersebut telah melanggar perintah pemerintah untuk kembali bekerja pada awal Maret.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah secara cepat dan tegas akan mengambil tindakan tanpa terkecuali sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Dia menambahkan akan segera bertindak dengan menerapkan sanksi seperti penangguhan izin praktik untuk minimal tiga bulan terhadap dokter magang yang menurutnya melanggar perintah pemerintah. Penangguhan ini diperkirakan akan berdampak pada prospek karir para dokter magang tersebut. 

Menutur Kementerian Kesehatan, sebanyak 8.945 dokter telah bergabung dalam aksi mogok pada tanggal 29 Februari lalu dan jumlah itu setara dengan sekitar 72% dari seluruh dokter magang di Korea Selatan. Sebanyak 565 dokter magang diketahui telah kembali bekerja. 

Pemerintah mengatakan dokter magang yang kembali sebelum inspeksi lapangan dilakukan mulai Senin ini (04/03), tidak akan dikenai sanksi.  

Sementara itu, mulai hari ini, pemerintah akan mengoperasikan 'Ruangan Tanggap Medis Darurat' di empat wilayah utama, termasuk kota Seoul, Daejeon, Daegu, dan Gwangju untuk menangani pasien gawat darurat dengan cepat di lembaga kesehatan yang sesuai dan mendapatkan perawatan pada waktu yang tepat. 

Kementerian Kesehatan mengonfirmasikan bahwa sistem pelayanan medis yang berfokus pada pasien kritis dan darurat tetap dipertahankan meskipun para dokter magang meninggalkan tempat kerja mereka.